Proyek Balai Warga Gembong Masjid Balaraja Disorot: Diduga Minim Pengawasan dan Abaikan K3

BALARAJA – Proyek pembangunan Balai Warga RT 03 RW 01 di Desa Gembong Masjid, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, kini tengah menjadi sorotan hangat. Selain diduga berjalan tanpa pengawasan ketat dan mengabaikan Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), proyek yang didanai oleh APBD 2026 ini kabarnya merupakan proyek aspirasi dari anggota dewan Fraksi PPP (Partai Persatuan Pembangunan).30/Mei/26

Berdasarkan pantauan langsung awak media di lapangan, para pekerja di lokasi terlihat melakukan aktivitas konstruksi tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan, rompi, dan sepatu pelindung. Lebih disayangkan lagi, tidak terlihat adanya pengawas di lokasi saat pekerjaan sedang berlangsung.

Detail Proyek Balai Warga Desa Gembong Masjid

Merujuk pada papan informasi yang dipasang di lokasi, proyek ini menggunakan anggaran daerah dengan rincian sebagai berikut:

Respons Pihak Pelaksana Terkait Kelalaian K3 dan Pengawasan

Saat awak media melakukan konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait minimnya pengawasan dan pelanggaran standar K3 tersebut, perwakilan dari pihak pelaksana berinisial R memberikan tanggapannya.

"Mungkin mandornya lagi keluar ke material. Sedangkan untuk pekerja yang tidak memakai K3, nanti akan ditegur," ujar R saat dikonfirmasi oleh awak media.

Meskipun pihak pelaksana berjanji akan memberikan teguran, ketiadaan mandor atau pengawas secara melekat di lokasi proyek tetap dikritik. Pasalnya, pengawasan yang lemah dikhawatirkan dapat berdampak buruk pada kualitas fisik bangunan.

Komitmen Anggaran Publik dan Dana Aspirasi

Sebagai proyek yang diduga kuat berasal dari program aspirasi (reses) anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PPP, akuntabilitas dan penerapan aturan di lapangan seharusnya menjadi contoh yang baik. Terlebih, pada bagian bawah papan proyek tersebut dengan jelas tertulis kalimat: "Proyek ini dibiayai dari pajak yang Anda bayar."

Masyarakat meminta agar Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang serta dewan terkait dari PPP segera mengevaluasi kinerja PT. Ambara Sakti Cakrabuana. Evaluasi ini dinilai mendesak agar sisa waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender dapat diselesaikan dengan kualitas terbaik tanpa mengabaikan hak keselamatan para pekerja.

Editor : Dd Hsn