Tigaraksa Membara! Ratusan Massa GMPKP Geruduk DPRD Tangerang, Protes Harga Dex yang ‘Gila-gilaan’
TIGARAKSA - Kabar Daerah News Com || Janji Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) untuk memutihkan jalanan di depan Gedung DPRD Kabupaten Tangerang terbukti. Kamis (7/5/2026), ratusan massa dari koalisi 7 LSM dan elemen masyarakat tumpah ruah di Jalan Haji Soemawinata, Kadu Agung, sejak pukul 10.47 WIB.
Aksi ini dipicu oleh satu keresahan utama: Lonjakan harga BBM non-subsidi yang dinilai mencekik leher rakyat kecil.
Mobil Komando Bergema: "Ini Pembunuhan Ekonomi!"
Pantauan di lapangan menunjukkan suasana yang riuh namun terkendali. Sebuah mobil komando menjadi pusat perhatian, di mana para korlap aksi bergantian membakar semangat massa. Spanduk raksasa bertuliskan "Tolak Kenaikan BBM Non Subsidi yang Sangat Keterlaluan – Hentikan Pemiskinan Rakyat!" dibentangkan tepat di gerbang utama gedung dewan.
Salah satu orator menyoroti kenaikan harga Pertamina Dex yang dianggap tidak masuk akal.
“Dex naik 64% hanya dalam sebulan! Dari Rp14.500 meroket ke Rp27.900. Ini bukan lagi penyesuaian harga, tapi pembunuhan ekonomi rakyat secara perlahan!” teriak sang orator yang disambut teriakan setuju dari massa aksi.
Realisasi Surat Pemberitahuan: Aksi Bukan Sekadar Gertakan
Aksi unjuk rasa ini merupakan tindak lanjut resmi dari Surat Pemberitahuan Aksi Nomor 008.04/Unras/GB-LSM/V/2026 yang telah dilayangkan ke Kapolresta Tangerang pada 4 Mei lalu. Masyarakat menegaskan bahwa kenaikan harga per 4 Mei 2026 tersebut telah mencederai rasa keadilan sosial di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
8 Tuntutan Harga Mati untuk DPRD
Dalam orasinya, GMPKP membawa 8 tuntutan keras yang didesak untuk segera direspon oleh para wakil rakyat:
Tinjau Ulang: Mendesak Pemerintah Pusat mengkaji kembali kenaikan BBM non-subsidi.
DPRD Jangan Bungkam: Meminta dewan bersuara lantang ke pusat demi rakyat.
Kritik Alasan Global: Menolak alasan konflik Selat Hormuz sementara pejabat menikmati fasilitas BBM negara.
Solusi Konkret: Menuntut kebijakan yang tidak membebani kantong rakyat.
Prioritas Kesejahteraan: Fokus pada urusan perut rakyat, bukan program seremonial.
Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan pengelolaan dana energi.
Hentikan Tumbal Ekonomi: Rakyat jangan selalu jadi pihak pertama yang dikorbankan saat krisis.
Keadilan Sosial: Menuntut kesetaraan beban ekonomi antara rakyat dan pejabat.
Situasi Terkini: Massa Bertahan di Tengah Kawalan Ketat
Hingga berita ini dilaporkan pada pukul 11.30 WIB, aksi masih berlangsung dengan damai. Puluhan personel dari Polresta Tangerang dan Satpol PP tampak berjaga di gardu depan guna memastikan situasi tetap kondusif.
Belum ada perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Tangerang yang keluar untuk menemui massa. Peserta aksi menegaskan akan tetap bertahan di lokasi hingga ada jawaban konkret dari pihak dewan terkait tuntutan mereka.
Laporan: Tim Redaksi Karyaindonesianews
Editor: Dede Hasan
